Pelakon utama yang terlibat disini adalah Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Seolah dialah satu satunya yang pasti bakal menjadi Calon Gubernur, seolah dialah yang paling siap dan punya kemungkinan menang, begitulah biasanya keuntungan petahana. Menurut kacamata penulis, masalahnya bukan Cina atau Non Cina tapi seringkali warga keturunan Tiong Hoa di Indonesia dipersepsi sebagai tidak nasionalis, berbeda dengan orang Sunda, Jawa, atau Batak yang dianggap sebagai pribumi. Kecurigaan itu bertambah besar dengan situasi warga keturunan yang tidak nampak bangga menjadi Indonesia, tentu saja harus dikecualikan dari sosok Kwik Kian Gie, Rudy Hartono dan sosok lain yang telah menunjukkan kiprah kepahlawanannya, Stigma ini tidak lepas dari beban masa lalu hubungan Pribumi dan Keturunan yang kurang berhasil. Kondisi berbeda dengan di Malaysia, masuknya Tiong Hoa di pemerintahan bukanlah sesuatu yang asing karena tidak ada kecemburuan (terutama ekonomi) Bumi Putera di negeri jiran sana.
Mungkin Ahok adalah warga keturunan pertama --yang diketahui umum -- yang masuk di Pemerintahan, gayanya yang urakan memberikan warna yang berbeda dari umumnya pejabat. Gaya aneh ini lagi musim sebagai bagian dari setting Spin Doctor sejak era pencitraan Jokowi. Bagaimanapun kondisi ini memancing kecurigaan dan tambahan rasa cemburu pada kalangan pribumi.
Isu Muslim Non Muslim selalu mengemuka setiap ada perhelatan pemilihan, kaum muslim fundamental memiliki kesadaran --sesaat-- untuk menolak pemimpin yang tidak Islam dan Perempuan. Kesadaran ini sangat temporer karena mereka tidak ribut setelah semuanya berlalu. Sebetulnya ini lebih pada keteledoran kalangan Islamis untuk melahirkan pemimpin Islam di kalangan mereka, baru tersadar dan menyesal ketika dibutuhkan pada suksesi kepemimpinan. Sebuah survey menunjukkan bahwa 60% warga Jakarta sudah tidak terpengaruh oleh isu agamanya pemimpin, sungguh miris tapi mudah ditebak untuk Jakarta yang paling sekuler.
Isu lain yang penting adalah isu Parpol vs Independen, lewat Teman Ahoknya, Ahok menegaskan diri akan maju dari calon independen. Belum ada perkembangan terbaru karena biasanya beberapa partai non ideologis akan berbaris di belakang calon yang memiliki kemungkinan menang besar. Independen memang sedang musim, apalagi calon independen yang bisa menang di beberapa Pilkada yang diselenggarakan. Setelah Pilkada Garut yang pernah memenangkan pasangan Aceng Fikri dan Deni Chandra, di tahun 2015 banyak calon independen yang menang. Diantaranya karena efek pecahnya partai partai besar seperti Golkar dan PPP menyebabkan jalur independen menjadi pilihan. Independen rasa Parpol.
Rupanya kalangan parpol mulai merasa kegerahan dengan semakin populernya jalur independen, di tengah kepercayaan yang semakin menurun masyarakat kepada Partai karena masalah gurita korupsi, politik dagang sapi dan lain-lain memberikan dampak jalur independen menjadi katup terbuka. Siapapun bisa masuk jalur kepemimpinan tanpa bersusah payah bertarung di dalam ruang parpol. Sepertinya demokratis, tapi hal ini akan semakin mempersempit peran parpol sebagai bagian dari Pilar Demokrasi atau istilahnya terjadi deparpolisasi.Megawati sebagai pimpinan parpol pemenang terutama di Jakarta mencium gelagat ini dan menyerukan untuk melawan independen. Tulus atau tidak, taktis atau tidak tidak menjadi bagian yang kita perhatikan, tetapi jika dipandang dengan jujur maka fenomena deparpolisasi memang harus diwaspadai. Selain nilai positif karena para pemimpin yang bagus bisa saja disaring dari dunia non partai, tetapi sebagai bagian dari sistem besar dalam ijtihad politik, peranan parpol sebagai pilar harus mendapatkan dukungan.
Caranya adalah dengan memperkuat institusi partai dan muhasabah umum partai untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jika di negeri barat, sejak dari mahasiswa mereka mulai gandrung dan merasa wajar dan keren menjadi aktifis partai, di Indonesia sudah sejak lama adanya stigma terhadap partai dan ada semacam kampanye untuk jauh jauh dari Partai. Sejalan dengan kinerja partai yang memalukan dalam hal membela kepentingan publik. Masyarakat harus dikembalikan lagi kepercayaannya dan partai sudah semestinya menunjukkan kinerja yang baik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Partai politik harus melaksanakan kewajibannya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus menyajikan politik adiluhung yang memberikan makna.
Politik itu harus melahirkan simpati
Politik itu harus membela masyarakat
Politik itu harus memastikan kepentingan rakyat terlayani
